Partisipasi publik dalam perumusan kebijakan di tingkat desa masih bersifat semu sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan mekanisme deliberatif yang memiliki legitimasi serta daya pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Kunjungi lebih lanjut di sini. 

Realisasi belanja daerah pada awal pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh tekanan regulasi, kapasitas birokrasi, dan kemauan politik pemerintah daerah, sehingga hanya sebagian kecil provinsi yang mampu mengalokasikan anggaran penanganan pandemi secara optimal. Kunjungi lebih lanjut di sini. 

Pelaksanaan otonomi khusus di Aceh selama lima belas tahun belum berjalan optimal karena masih menghadapi berbagai persoalan fiskal, politik, dan tata kelola kewenangan, sehingga memerlukan reformasi kebijakan sebagai langkah perbaikan. Kunjungi lebih lanjut di sini. 

Analisis CSIS Vol. 54 No. 3

Analisis CSIS Vol. 53 No. 4

Analisis CSIS Vol. 53 No. 2

Analisis CSIS Vol. 52 No. 4

Analisis CSIS Vol. 50 No.2

Analisis CSIS Vol.50 No.1

Setiap wilayah di Indonesia memiliki sektor unggulan yang berbeda sehingga kebijakan pengembangan ekonomi perlu disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Kunjungi lebih lanjut di sini. 

Belanja pertahanan di Indonesia dipengaruhi secara positif oleh jumlah penduduk dan Produk Domestik Bruto (PDB), serta secara negatif oleh nilai tukar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kunjungi lebih lanjut di sini.