Pikiran Rakyat, 10 Juli 2026

Keterbatasan fiskal dan pemangkasan dana transfer memicu kebuntuan pembangunan daerah, sehingga memerlukan reformasi UU 1/2022.

Klik selengkapnya di sini.

Tempo, 29 Mei 2026

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menghadirkan ketidakberdayaan masyarakat lokal dalam menghadapi “serangan” pemodal besar. Pembabatan hutan atas nama proyek strategis nasional (PSN) merampas hidup masyarakat adat. Tak hanya itu, PSN juga melemahkan praktik otonomi daerah yang belakangan kian tergerus oleh kekuasaan pemerintah pusat. 

Klik selengkapnya di sini.

Pikiran Rakyat, 14 Mei 2026

Se­telah 25 tahun berjalan, kita dihadapkan pada realitas desain sistem pemilu yang be­lum selaras dengan spirit oto­nomi daerah

Klik selengkapnya di sini.

Katadata, 09 Mei 2026

PMK 7/2026 memotong 58 % dana desa untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan menurunkan alokasi operasional desa menjadi 3 %, menyisakan hanya 38,97 % untuk program‑program seperti pengentasan kemiskinan, infrastruktur, dan kesehatan. Akibatnya, banyak proyek rutin desa, termasuk perbaikan jalan dan posyandu, terancam terhenti.

Klik selengkapnya di sini.

Katadata, 28 Februari 2026

Rezim Prabowo‑Gibran mengimplementasikan “desentralisasi sentralistik” lewat kebijakan otokratik, termasuk Pilkada tak langsung, pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD), dan revisi UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Prolegnas 2026, yang menurunkan wewenang serta kapasitas fiskal daerah.

Klik selengkapnya di sini.

Katadata, 29 Januari 2026

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan koalisi masyarakat sipil, mengembalikan fungsi pengawasan ASN kepada lembaga independen setelah UU ASN menghapus KASN, menolak upaya elit politik melanggengkan “cawe‑cawe” dalam birokrasi.

Klik selengkapnya di sini.

CNBC Indonesia, 15 Desember 2025

Banjir yang menerjang tiga provinsi di Sumatra tak sepenuhnya takdir Tuhan, namun ada kontribusi dari para tukang olah.

Klik selengkapnya di sini.

CNBC Indonesia, 21 November 2025

Pertentangan klasik antara ekonomi dan kesehatan terkait ekosistem pertembakauan kerap memicu perdebatan di ranah publik. Kebijakan pengetatan terhadap konsumsi rokok di level pusat hingga daerah menimbulkan dampak serius terhadap industri hasil tembakau (IHT).

Klik selengkapnya di sini.

CNBC Indonesia, 12 November 2025

Ekonomi hijau yang digaungkan dalam Asta Cita kedua belum mendarat pada tataran aksi dan masih sebatas omon-omon. Realitanya, tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan dan publik tersandera dalam ilusi Astacita.

Klik selengkapnya di sini.

CNBC Indonesia, 30 Oktober 2025

Fakta problematiknya, tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan suntikan kredit. Sebab, karakteristik ontologis kredit adalah beban utang yang harus dibayarkan dunia usaha kemudian hari.

Klik selengkapnya di sini.

Pikiran Rakyat, 29 Oktober 2025

Pelimpahan tanggung jawab pembiayaan Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Permendagri 14/2025 kian melemahkan otonomi dae­rah.

Klik selengkapnya di sini.

Kontan, 07 Juli 2025

Gembar-gembor ekonomi hijau dalam Astacita jadi omon-omon di siang bolong.

Klik selengkapnya di sini.

Detik, 10 April 2025

Kebangkrutan Sritex dan sejumlah perusahaan di Jawa Barat mempertegas gejala deindustrialisasi di Indonesia.

Klik selengkapnya di sini.

Kompas, 03 Maret 2025

Selain belajar sepak bola, kita perlu juga belajar soal efisiensi dengan Argentina agar tidak salah kaprah. 

Klik selengkapnya di sini.

The Conversation, 17 Desember 2024

Imajinasi masa lalu soal desentralisasi sebagai jalan kesejahteraan nampak kian buyar dua dekade terakhir ini. Hal ini makin terlihat sejak ditunjuknya penjabat kepala daerah imbas dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Klik selengkapnya di sini.

Kontan, 17 Desember 2024

Pemerintah dihadapkan pada dilema: naikkan PPN dengan segala risiko yang melekat atau tidak merubah tarif walau butuh duit.

Klik selengkapnya di sini.

Kompas.com, 06 Agustus 2024

Serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menunjukkan bahwa tata kelola keamanan siber belum tangguh.

Klik selengkapnya di sini.

The Conversation, 12 Juli 2024

Politik lokal adalah pesta lanjutan yang akan dirayakan publik pada November 2024. Penyeragaman konfigurasi koalisi pusat daerah berpotensi terjadi dan ini adalah alerta bagi demokrasi lokal 

Klik selengkapnya di sini.

Kontan, 11 Juli 2024

Salah satu persoalan klasik yang sulit dituntaskan adalah ego sektoral antara kementerian dan lembaga

Klik selengkapnya di sini.

Detik, 04 Juli 2024 

Selama ini KPI hanya fokus "menyensor Sendy dalam film Spongebob" daripada galak dalam menghadirkan konten edukatif.

Klik selengkapnya di sini.

Kompas.com, 21 Juni 2024

Kolaborasi gaya kepemimpinan militeristik ala Prabowo dan kebersahajaan anak muda ala Gibran menarik untuk dieksplorasi dalam ruang diskursus.

Klik selengkapnya di sini.

Tempo, 30 Mei 2024

Aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan jadi tanda tanya besar dalam perubahan status Jakarta dari DKI jadi DKJ.

Klik selengkapnya di sini.

Kompas, 15 Mei 2024

Rencana pemerintahan mendatang untuk menambah jumlah kementerian berpotensi menghalangi agenda debirokratisasi. 

Klik selengkapnya di sini.

Kompas.com, 13 Mei 2024

Rancangan makan siang gratis Indonesia mendekati agregat penyelenggaraan makan siang gratis di level global. Jelas ini adalah hal yang tak realistis dan cenderung berakhir pada pemborosan jika dipaksakan.

Klik selengkapnya di sini.

Detik, 4 Maret 2024

Huru hara implementasi PBJT Hiburan lagi-lagi mengingatkan kita untuk memastikan perumusan kebijakan yang benar-benar menjunjung spirit evidence based-policy.

Klik selengkapnya di sini.

Bisnis Indonesia, 25 November 2023

Perubahan iklim menjadi isu sensitif di penghujung era pemerintahan Jokowi. Estafet kepemimpinan akan berlanjut pada pemenang Pilpres 2024.

Klik selengkapnya di sini.

Detik, 08 September 2023 

Semua bergantung pada bagaimana eksekutif daerah mampu memanifestasikan prinsip berkelanjutan dalam kerja yang nyata dan kolaboratif. Sebab, selama ini keberlanjutan jarang dibicarakan pada level kampanye dan selalu tenggelam dalam riuh gimik politik lokal.

Klik selengkapnya di sini.

Bali Post, 04 Juli 2023 

Mundurnya Irwan Fikri (Wakil Bupati Agam) dan Lucky Hakim (Wakil Bupati Indramayu) menyingkap tabir relasi kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia. Alasannya adalah terkait dengan ketidakserasian relasi dan minimnya pendelegasian tugas oleh bupati. Cerita ini merupakan “little piece of cake” atas persoalan keberadaan jabatan wakil kepala daerah yang diperdebatkan sejak dulu. 

Klik selengkapnya di sini.

Bisnis Indonesia, 24 Februari 2023

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Klik selengkapnya di sini.

Bisnis Indonesia, 27 Januari 2022 

Pemerintah pusat menegaskan terdapat beberapa klasul dalam UU HKPD yang bersifat transisi. Masa transisi ditetapkan lima tahun.

Klik selengkapnya di sini.

Bisnis Indonesia, 21 Oktober 2021 

Pengenaan opsen pajak dengan persentase tertentu secara tidak langsung akan mendistorsi pendapatan daerah apabila salah dalam menentukan tarif.

Klik selengkapnya di sini.

Bisnis Indonesia, 17 Juni 2021

Fakta problematiknya, 49 peraturan pelaksana Omnibus Law yang telah disahkan memuat 466 materi ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan delegasi lainnya.

Klik selengkapnya di sini.

Bisnis Indonesia, 18 Juni 2020 

RUU Cipta Kerja (Cika) disusun untuk membuka peluang kerja lebih luas. Namun ketentuan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penghargaan Lainnya (UPL) justru ditentang dunia usaha.

Klik selengkapnya di sini.